Gemuruh Pembangunan dan Defisit Kesejahteraan

Ahmad Erani Yustika,  

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya; 

Direktur Eksekutif Indef;

-------------------------

SatuNegeri.com - Tanpa disadari, pembangunan ekonomi nasional makin menjauh dari cita-cita konstitusi. Pertumbuhan ekonomi nasional dilaporkan terus meningkat, rasio utang terhadap PDB makin rendah (25%), inflasi lebih bisa dikendalikan (tak pernah lagi menyentuh dua digit), stabilitas makroekonomi terjaga, peringkat investasi membaik (investment grade), indeks kepercayaan konsumen kian tinggi, dan beberapa indikator lainnya menunjukkan kinerja yang dianggap menggembirakan. Atas perolehan capaian itu Indonesia kerap mendapatkan penghargaan dari luar negeri, karena dianggap sukses melakukan reformasi ekonomi. Namun, pemerintah mendapatkan sambutan dingin dari dalam negeri, bahkan memeroleh cemooh yang tiada henti, entah itu di media (cetak dan elektronik), panggung seminar, forum diskusi, maupun obrolan di warung-warung.  Tidak mudah menjelaskan ini semua, tapi sebagian deskripsi berikut ini barangkali dapat menjelaskan sebagian sumber masalah tersebut.


Defisit Kesejahteraan

Pembangunan ekonomi yang dikerjakan di Indonesia memang telah menghasilkan pertumbuhan yang lumayan mengesankan, namun dengan meninggalkan residu yang tidak kalah gawat, yakni kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Pertama, meskipun dana dan segepok kebijakan ekonomi sudah diproduksi untuk mengatasi masalah kemiskinan, tapi penurunan jumlah orang miskin tidak menunjukkan data yang impresif (Grafik 1). Pada 1990, persentase kemiskinan sebesar 15,1% atau setara 27,2 juta penduduk kala itu. Pada 2010, persentase penduduk miskin sebesar 13,33% (31,02 juta jiwa) dan 2011 turun lagi menjadi 12,49%. Jadi, selama 20 tahun terakhir bisa dikatakan tidak ada kemajuan dalam mengatasi kemiskinan karena persentase penduduk miskin tidak banyak mengalami penurunan. Hal ini terjadi sebagian disebabkan pemerintah alpa merumuskan kebijakan langsung (direct policies) yang mengaitkan kelembagaan dengan strategi pengurangan kemiskinan (poverty reduction).



Kedua, pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir justru menjadi lahan yang subur bagi peningkatan ketimpangan pendapatan. Rasio Gini (yang menjadi alat ukur ketimpangan pendapatan dari skala 0 sampai) menunjukkan peningkatan. Pada 2002 Rasio Gini baru 0,32; tapi pada 2010 telah melesat menjadi 0,38 (makin tinggi berarti kian timpang), seperti tergambar pada Grafik 2. Bahkan, pada 2011 Rasio Gini Indonesia mencetak rekor baru menjadi 0,41 (BPS, 2012). Ini berarti untuk pertama kalinya Rasio Gini di Indonesia masuk dalam ketimpangan menengah (jika di bawah 0,4 berarti ketimpangan rendah).  Dalam catatan statistik, semenjak Indonesia melakukan pembangunan secara sistematis pada 1966 tidak pernah angka Gini Rasio menembus 0,4.  Artinya, proses pembangunan makin dinikmati oleh sekelompok kelas ekonomi saja, yaitu kelas menengah ke atas. Dengan kata lain, jika kemiskinann absolut menurun (secara perlahan), maka kemiskinan relatif malah meningkat (defisit kesejahteraan).



Dalam perspektif kelembagaan kenyataan itu dapat dijelaskan lewat tiga argumen berikut: (i) terdapat tendensi kesenjangan antara inflasi dan upah minimum (provinsi) semakin tipis. Beberapa tahun lalu (misalnya 2001), persentase kenaikan upah minimum jauh lebih besar ketimbang inflasi, namun dalam beberapa tahun terakhir (misalnya 2008) proporsi kenaikan inflasi nyaris sama dengan kenaikan upah minimum; (ii) sektor riil (pertanian dan industri) pertumbuhannya makin tertinggal dibandingkan non-tradeable sector, padahal sektor riil menampung sekitar 55% dari total tenaga kerja;  dan (ii) liberalisasi keuangan hanya menjadi instrumen memutar dana dari satu saku ke saku lainnya (pemilik modal) tanpa memiliki dampak terhadap kegiatan ekonomi riil (investasi). Perekonomian memang tumbuh (dengan pemicu sektor keuangan), namun terus berputar pada segelintir pemangku modal/uang. Sekali lagi, liberalisasi keuangan tidak diimbangi dengan kelembagaan yang mengatur bagaimana seharusnya dana tersebut dikelola dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.



Ketiga, pengangguran terbuka secara sistematis menunjukkan penurunan (meskipun amat pelan), tapi jumlah pekerja yang tergolong setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam per minggu) masih sangat besar, diperkirakan mencapai 30 juta jiwa. Lebih mengecewakan lagi, jumlah pekerja yang masuk ke sektor informal terus tumbuh sehingga saat ini mencapai hampir 65,76% dari total tenaga kerja (BPS, 2011), seperti terlihat pada Tabel 2. Gambaran ini tentu menunjukkan betapa rendahnya kualitas ketenagakerjaan Indonesia, meskipun jumlah pengangguran terus menurun. Keadaan ini akan terus bertahan tanpa perubahan strategi pembangunan dan desain kelembagaan  yang terukur. Fenomena ini terjadi antara lain karena faktor-faktor berikut: desain insentif yang tidak bekerja di sektor pertanian, mahalnya biaya izin usaha, perilaku rent-seeking dalam promosi sektor ekonomi, akses permodalan yang tidak berjalan maksimal, dan ketiadaan perlindungan hukum terhadap sektor informal.

Perombakan Kebijakan

Pertanyaannya, mengapa perekonomian nasional memproduksi patologi akut semacam itu? Sekurangnya terdapat beberapa penjelasan untuk menjawab itu. Pertama, seperti yang telah sedikit disampaikan di muka, pemerintah tidak terlalu menaruh perhatian terhadap sektor pertanian dan industri, padahal kedua sektor itu tempat sebagian besar penduduk bekerja. Sampai saat ini sektor pertanian kurang lebih menampung sekitar 43% tenaga kerja, dan sektor industri menyerap 12% tenaga kerja. Celakanya, kedua sektor itu tumbuh rendah dalam beberapa tahun terakhir. Seperti terlihat pada Tabel 3, pada 2011 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,5%; namun sektor pertanian hanya tumbuh 3%, sedangkan sektor industri 6,2%. Pertumbuhan sektor industri pengolahan (IP) itu sudah lumayan tinggi, karena sebelumnya sektor tersebut hanya tumbuh 4,48% dan hanya 2,16% (2009). Implikasinya jelas, pertumbuhan yang rendah di sektor pertanian dan industri menyebabkan sulit untuk menurunkan kemiskinan, meningkatkan penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan.



Kedua, kemampuan pemerintah mengendalikan inflasi memang cukup bagus, tapi itu hanya inflasi non-pangan dan non-energi. Catatan statistik menunjukkan inflasi pangan dan bahan makanan selalu menyumbang sekitar 30% dari total inflasi. Jika di tambah dengan inflasi energi (listrik dan minyak), maka sumbangan inflasi bisa mencapai sekitar 50-60%. Oleh karena itu, yang betul-betul relatif dapat dikendalikan pemerintah hanya inflasi di luar pangan dan energi. Sekadar contoh: dalam 5 tahun terakhir (2005-2010) harga beras naik 120%, kedelai 85%, telor 100%, cabai 120%, daging 90%, dan jagung 700%! Problemnya, sekitar 70% pengeluaran penduduk miskin habis untuk pangan, sehingga struktur inflasi yang sebagian besar disumbang oleh kenaikan harga pangan menggerogoti kesejahteraan orang miskin (bukan golongan kaya). Situasi ini terus berulang setiap tahun, khususnya pada momen puasa ramadhan dan lebaran seperti sekarang.

Ketiga, secara umum perekonomian nasional telah digadaikan ke asing. Hampir tidak ada sektor ekonomi tanpa penguasaan asing dalam jumlah yang siginifikan. Sebetulnya tidak ada hal yang tabu dengan asing, sepanjang sifatnya sekadar sebagai pelengkap, misalnya dalam kegiatan produksi, distribusi, dan investasi. Masalahnya, ketergantungan perekonomian nasional terhadap asing sudah sedemikian besar, sehingga sifatnya tidak lagi komplementer. Sedihnya, sektor ekonomi yang mestinya berdaulat sepenuhnya, seperti sektor pertanian, justru terperangkap dalam jebakan impor yang akut. Sebut saja: 53% garam, 60% kedelai, 30% daging, dan 70% susu harus diimpor. Jadi, ketidakmampuan pemerintah mengendalikan harga pangan sebagian bersumber dari ketidakmandirian produksi. Potret di sektor pertanian ini terjadi pada hampir seluruh sektor ekonomi lainnya, entah itu pertambangan, industri, keuangan, telekomunikasi, perdagangan, dan lainnya.

Dengan deskripsi tersebut mudah dipahami apabila seakan-akan di negeri ini pembangunan dikerjakan secara bergemuruh, tapi hasilnya malah defisit kesejahteraan (pada sebagian besar masyarakat). Surplus kesejahteraan hanya mengelompok pada sedikit orang, sehingga menimbulkan ketimpangan yang tak terperikan. Penduduk miskin pada 2010, misalnya, mencapai 31 juta dan hampir miskin sebanyak 22,90 juta jiwa. Pada 2011 penduduk miskin turun menjadi 30 juta, namun penduduk hampir miskin malah melonjak menjadi 27,12 juta (BPS, 2011). Jika pada 2010 jumlah penduduk miskin dan hampir miskin sebanyak 53,9 juta, maka pada 2011 meningkat menjadi 57,12 juta jiwa. Tak ada obat mujarab untuk mengobati luka ini, namun pemerintah harus merombak perekonomian ke jalur yang benar, yakni urus kembali pertanian dan industri, hentikan liberalisasi, promosikan koperasi dan usaha mikro/kecil, kurangi porsi asing, dan giring sektor keuangan untuk menyantuni sektor riil.  Tentu saja ini jalan terjal, tapi inilah amanah konstitusi yang tak dapat diganjal.

Sumber: ahmaderani.com

Selengkapnya »»  

Bang Haji Rhoma Irama, Dari Dakwah, Patriotik, Cinta Dan Akhirnya Politik.

"Mirasantika","Ani", "Syahdu",  "135 Juta" adalah komposisi Haji Rhoma Irama (HRI) yang terkenal sejak era 70an dan 80an. Dengan hanya menyebut 4 nomor lagu dari ribuan lagu ciptaan HRI itu serasa legnkap , bagaiman HRI mengejahwantahkan curahan hatinya sebagai seorang pendakwah, pujangga dan patriot. Bahkan secara pribadi HRI juga memproklamirkan "Saya ini seorang ulama", kata beliau saat dipanggil PANWASLU DKI kemarin. Pantaslah memang kalau Bang HRI sebagai ulama.

Saya adalah satu dari jutaan orang pencinta Bang HRI, karena lagu-lagunya yang sangat syarat dengan dakwah Islam, cinta dan patriotisme. Dan saya pula (mungkin) yang merasa kecewa saat tahun 80an Bang HRI akhirnya terjun ke dunia politik dan menjadi elite sebuah partai besar di negeri ini, hingga semakin praktis mengikuti kegiatan politik hingga saat ini. Kalau saja Bang HRI eksis dan melulu menjadi pendakwah, penyair dan pujangga cinta , seperti tokoh-tokoh lain , sebut saja Mafud MD, Din Syamsudin, Dahlan Iskan yang tidak pernah memproklamirkan diri menjadi anggota dan elite partai politik, insyaallah sosok Bang HRI akan lebih mulia.

Dan bukan berarti menjadi anggota partai politik menjadikan orang tidak mulia, ada memang unsur-unsur yang dihasilkan dari pemikiran orang partai yang membawa kemaslahatan pada kehidupan berbangsa dan bertanah air, meski mungkin harus dialalui dengan segala perdebatannya, khas politikus. Tetapi setelah saya membaca dan mendengar kasus ceramah Bang HRI di sebuah masjid yang pada akhirnya menimbulkan polemik dalam ranah PEMILUKADA DKI, sudut pandang kekecewaan saya semakin "meradang".

Tidak ada yang salah rasanya apa yang disampaikan Bang HRI pada umatnya dalam ceramah "Kepemimpinan Dalam Islam" yang berujung polemik itu, tetapi dari deskripsi berupa tek yang ditayangkan sebuah tv swasta, Bang HRI menyebut tokoh yang sedang bertarung dalam PEMILUKADA DKI, yang terang-terangan adalah sosok yang didudkung oleh BAng HRI dan jelas sekali seperti iklan kampanye yang juga dilakukan Bang HRI di tv-tv..

Beda rasanya , seandainya Bang HRI sebelumnya tidak pernah menyentuh/disentuh oleh pasangan yang maju dalam PILAKDA DKI, meski kemudian dalam ceramah tersebut beliau menyebut nama calon (yang belakangan diketahui sebagai tokoh yang didukung) tersebut, karena setidaknya Bang HRI tentu tidak punya kepentingan apapun dalam ceramah tersebut. Namun sayang, dalam ceramah tersebut, Bang HRI menyebut tokoh pemimpin justru pada orang yang sedang didukungnya, di dalam masjid pula.

Akhirnya pula kekecewaan saya itu semakin menjadi-jadi dan menyayangkan kepiawaian Bang HRI sebagai seorang mubaligh, pendakwah itu telah terseret dalam kancah politik yang begitu kental. Namun, Bang HRI,  sebagai tokoh internasional, tak sedikitpun saya akan mengurangi kekaguman saya pada sosok Bang Haji Rhoma Irama sebagai seorang pesiar cinta dalam lagu-lagu dangdutnya dengan suara yang tidak ada tandingannya pula.

Mudah-mudahan Bang HRI tidak terus terseret dalam dunia politik praktis yang begitu kasar, rawan dan menghawatirkan. Apalagi beberapa praktisi hukum menilai ceramah Bang HRI itu juga ada unsur SARA (Suku Agama Ras dan Antargolongan) terhadap lawan politik tokoh yang didukungnya. Sayang...***Nangkris.

Selengkapnya »»  

Dirut PT Inti Mengundurkan Diri

 Didik Purwanto | Senin, 30 Juli 2012 | 13:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan telah menyetujui atas rencana Direktur Utama PT Inti (Industri Telekomunikasi Indonesia) Persero yang mengundurkan diri. Dahlan langsung melakukan perombakan pada perusahaan berbasis di Bandung itu.

Saat ini, Direktur Utama PT Inti dijabat oleh Irfan Setiaputra. Irfan mengundurkan diri karena alasan pribadi. Pengunduran diri Irfan berdasarkan Surat Keputusan Meneg BUMN No SK 277/MBU/2012. Lantas Dahlan pun melantik Tikno Sutisna sebagai pengganti Irfan. Tikno sebelumnya menjabat sebagai Direktur Corporate Services PT Inti Persero.

"Pengunduran diri Irfan merupakan kehilangan yang amat sangat bagi keluarga besar PT Inti," kata Tikno di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (30/7/2012).

Menurut Tikno, dalam tiga tahun empat bulan kepemimpinan Irfan, PT Inti mampu memiliki iklim kerja yang baru dan kondusif. Irfan juga telah mampu dianggap mampu melakukan transformasi baik di bidang bisnis maupun budaya perusahaan dengan integritas sebagai landasan utama. "Termasuk meningkatkan kesejahteraan karyawan," tambahnya.

Di era kepemimpinan Tikno, PT Inti akan dipertahankan prestasinya dan mempertajam fokus bisnis PT Inti yang bersifat business to consumer. Selain itu juga akan mempertahankan portofolio bisnis yang sudah dijalankan.

Tikno Sutisna meniti karirnya di PT Inti selepas lulus S1 dari Teknik Mesin ITB tahun 1985. Tikno juga sempat mengenyam pendidikan S2 MBA di ITB hingga lulus tahun 1994.

Editor :

Erlangga Djumena

Selengkapnya »»  

Telkom Akan Akuisisi PT Inti Jika Menguntungkan

Yuni Astutik - Okezone

Sabtu, 4 Agustus 2012 11:30 wib

JAKARTA - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) mengaku masih terus mengkaji rencana akuisisi dengan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti).

"Ada value added tidak, kalau ada ya kita akuisisi," kata  Direktur Keuangan Telkom," Honesti Basyir saat ditemui di Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (3/8/2012) malam.

Dia menyebut, jika rencana tersebut terealisasi, maka dana yang akan digunakan untuk akuisisi tersebut berasal dari beberapa sumber pendanaan. Adapun posisi kas perseroan hingga saat ini sekira Rp7,5-8 triliun.

Menurutnya, perseroan sama sekali tidak ada masalah dengan pembiayaan atau refinancing. Hal tersebut dikarenakan, jika melihat kondisi kas perseroan yang menurutnya baik.

"Sekarang masalahnya bukan refinancing, tapi bagaimana cara mencari investasi yang bagus," akunya.

Dia menambahkan, meskipun begitu perseran berencana untuk mencari pendaan baru dalam bentuk pinjaman. Hal tersebut akan dilakukan pada tahun depan dan saat ini amsih dalam pembahasan. "Belum tahu berapa, karena masih lihat kebutuhan," tandasnya. (nia) (rhs)

 

 

Selengkapnya »»  

Masjid Tiban Kota Probolinggo

Mesjid Tiban merupakan mesjid  kaya akan nilai sejarah yang masih terjaga keasliannya. Dengan lokasi yang strategis terletak antara Jl. Soekarno Hatta dan areal wisata hutan bakau. Mesjid Tiban merupakan situs terkenal bagi pengunjung dan kadang-kadang menarik bagi wisatawan untuk mengambil air suci. Hal tersebut dipercaya memberikan rasa aman dalam perjalanan. Mesjid ini sangat tepat bagi tempat istirahat, terletak antara Bali & Surabaya. Dalam situs ini, juga menawarkan pemandangan yang tidak biasa, dimana buah pohon kelapa yang berada disekitar mesjid tidak memiliki isi. Anda dapat melihatnya hanya ada di Mesjid Tiban, Kota Probolinggo.(Sumber verita:dispobpar-kotaprobolinggo.com)

Selengkapnya »»  

Mari Kita Mengenal Para Imam Masjidil Haram

Perhatian setiap muslim tertuju kepada dua tanah haram (suci) Makkah dan Madinah, tidak ketinggalan juga terhadap para imamnya. Mereka memiliki popularitas dan kedudukan yang mulia di hati kaum muslimin. Karena banyaknya pembaca yang bertanya tentang mereka, maka dengan senang hati kami suguhkan biodata ringkas tentang imam-imam tersebut.

1. Syaikh DR. Su’ud bin Ibrahim as-Syuraim

Lahir pada tahun 1386 H, di Saqra’ Riyadh.

Beliau kuliah pada fakultas Ushuluddin di Jami’ah al-Imam Muhammad bin Su’ud al-Islamiyah. Lulus pada tahun 1409 H, kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di Ma’had ‘Ali untuk para hakim, hingga beliau mendapatkan gelar Magister pada tahun 1413 H.

Pekerjaan beliau, mantan hakim, pengajar di Masjidil Haram, Dekan fakultas Syari’ah di Jami’ah Ummul Qura’ Makkah.

Tahun penentuan beliau sebagai Imam di Masjidil Haram adalah tahun 1414 H.

Beliau memiliki sejumlah besar onta, yang beliau habiskan sebagian waktu dengannya.

Beliau memberikan perhatian besar dalam mensyarah kitab Tauhid di Masjidil Haram.

Beliau terkenal dengan syair dan kalimat-kalimat yang lembut yang menyentuh.

Diantara karya tulis beliau adalah al-Syamil fil Khathib wal-Khuthbah, sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia dan diedit oleh Ustadz Agus Hasan Bashori (pimred Qiblati) dengan judul Ensiklopedi Khuthbah atau panduan khathib, atas izin beliau oleh penerbit Darus sunnah Jakarta.

 

2. Syaikh DR. Shalih bin Abdillah Alu Humaid

Lahir pada tahun 1369 H di Buraidah.

Beliau mengambil gelar doktor pada bidang Fiqih dan Ushulnya pada tahun 1402 H.

Profesi beliau adalah Ketua Majelis Syura, dan anggota Haiah Kibarul Ulama.

Beliau ditetapkan sebagai Imam Masjidil Haram pada 1 Muharram 1404 H.

Beliau mengimami sekali dalam sebulan, yaitu untuk shalat Subuh. Sedangkan sebagian besar waktunya beliau habiskan di Riyadh untuk urusan tanggung jawab terhadap Majelis Syura. Beliau datang sekali sebulan untuk khutbah Jum’at.

Beliau memberikan perhatian besar terhadap tafsir al-Qur’an al-Karim.

 

3. Syaikh DR. Shalih bin Muhammad Alu Thalib

Beliau lahir pada tahun 1393 H di Riyadh.

Beliau ditetapkan sebagai Imam Masjidil Haram pada tahun 1423 H.

Beliau bekerja sebagai Qadhi di Pengadilan Tinggi Makkah. Beliau sangat cakap dalam pekerjaan beliau sebagai hakim dan teguh saat memberikan keputusan.

 

4. Syaikh DR. Usamah bin ‘Abdillah Khayyath

Beliau lahir pada tahun 1375 H di Makkah al-Mukarramah.

Syaikh Usamah mendapatkan ijazah sanad dalam meriwayatkan kutubus sunnah dan seluruh kitab induk hadits lainnya.

Beliau belajar di Makkah dan lulus dari Fakultas Kitab dan Sunnah pada tahun 1396 dengan predikat cumlaude dan menduduki peringkat pertama.

Profesi beliau adalah pengajar di Masjidil Haram, mantan Anggota Majelis Syura, Dosen di Fakultas Syari’ah Jami’ah Ummul Qura’.

Beliau ditetapkan sebagai imam Masjidil Haram pada tahun 1418 H.

Beliau dikenal dengan gaya bahasa penyampaian yang kuat, yang mampu menggetarkan hati. Beliau adalah satu-satunya imam masjid yang ayahandanya adalah seorang imam dan khatib masjidil Haram. Dan ayahanda beliau tergolong Imam Masjidil Haram yang paling terkenal di akhir-akhir ini.

 

5. Syaikh DR, Abdurrahman bin ‘Abdil ‘Aziz as-Sudais

Syekh Sudais lahir pada tahun 1382 di Riyadh. Dia menjadi Hafidzul Qur’an pada usia 12 tahun, di masjid kota Riyadh yang dikepalai oleh Syaikh Abdul Rahman al-Faryan. Beliau juga diambil oleh Syaikh Muhammed Ali Hussan and Syaikh Muhammed Abdul Majid Zakir untuk menerima berbagai beasiswa.

Syaikh Abdul Rahman tumbuh di Riyadh beliau mencapai pendidikan dasar ‘Mathna bin Hartha’ semacam akademi ilmu pengetahuan. Di sana beliau belajar di bawah berbagai macam beasiswa termasuk dari Syaikh Abdullah Munaif and Syaikh Abdullah bin Abdul Rahman al Tuwayjiri. Dr. Abdul Rahman lulus dari akademi ini dengan predikat “Excellent” tahun 1399H dan melanjutkan ke Fakultas Syari’ah. Setelah itu beliau menjadi Imam dan Khotib di Masjid Syaikh al-Allam Abdul Razzaq Afifi. Beliau juga mulai mengajar di Akademi Imam al-Dawa Al-Almy.

Pada tahun 1404 beliau ditunjuk sebagai Imam dan Khotib Masjid al-Haram, Makkah. Di sana pertama kalinya beliau menjadi imam pada sholat Ashr tanggal 22 Sya’ban 1404H (22 Agustus 1404H). Khutbah pertama pada hari kelima belas bulan Ramadhan 1404H (15 September 1404H). Dalam tahun yang sama, Dr. Abdul Rahman mendapat gelar Master Degree, dengan predikat “Excellent” dari Universitas Syari’ah Imam Muhammad bin Saud. Beliau dilimpahi wewenang untuk menjadi guru asisten di Universitas terkemuka Ummul Qura’, Makkah, di mana beliau mendapatkan gelar Doktornya, dan lagi-lagi lulus dengan predikat “Excellent” pada tahun 1416H. Beliau ditunjuk menjadi Dosen Fakultas Syari’ah di Universitas Ummul Qura’.

Dan beliau ditetapkan sebagai Imam Masjidil Haram pada tahun 1404 H saat umur beliau 22 tahun.

 

6. Syaikh Mahir bin Hamd al-Mu’aiqili

Beliau dilahirkan al-Madinah al-Munawwaroh. Beliau habiskan usianya di Madinah, kemudian beberapa tahun yang lalu pindah ke Makkah al-Mukarramah sebagai pengajar di Sekolah Menengah.

Beliau diangkat sebagai Imam Masjidil Haram pada tahun 1428 H, yang sebelumnya beliau adalah Imam Masjid Nabawi pada tahun 1427 H.

 

7. Syaikh Muhammad bin ‘Abdillah as-Subayyil

Beliau lahir pada tahun 1345 H, di Qashim.

Beliau adalah anggota Kibarul Ulama, dan anggota al-Majma’ al-Fiqhi.

Beliau adalah mantan Ketua Umum Urusan Masjidil Haram Makkah dan Madinah juga anggota Haiah Kibarul Ulama.

Beliau diangkat sebagai Imam Masjidil Haram pada tahun 1385 H.

Mulai tahun ini, beliau tidak mungkin mengimami di Masjidil Haram karena usia beliau yang sudah lanjut, juga karena kondisi kesehatan beliau. Mudah-mudahan Allah I menyembuhkan beliau. Sudah bertahun-tahun beliau mengimami shalat ‘Isya’. Beliau tergolong Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang paling lama.

 

8. Syaikh ‘Abdullah bin ‘Awad al-Juhani

Beliau lahir pada 1396 H di Madinah.

Beliau belajar di Fakultas al-Qur’anul Karim di Jami’ah Islamiyah.

Beliau termasuk yang dimuliakan oleh Allah I sebagai imam dari keempat masjid yang memiliki kedudukan terbesar di hati kaum Muslimin, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Quba’ dan Masjid Qiblatain.

Beliau sekarang adalah Mahasiswa S2 di Ummul Qura’. Pada usia 16 tahun beliau telah mengikuti lomba hafal Qur’an di Makkah dan memperoleh peringkat pertama.

Dalam hal membaca al-Qur’an beliau telah diijazahi oleh para ulama Qiraah yang bertaraf Internasional yang terkenal di antaranya adalah: Syaikh az-Ziyat j , Syaikh Ibrahim al-Akhdhor Ulama ahli Qur’an di Masjidil Haram, dan DR. ‘Ali al-Khudzaifi, Imam Masjid Nabawi di Madinah.

 

9. Syaikh DR. Khalid al-Ghamidi

Lahir pada tahun 1388 H di Makkah.

Ditetapkan sebagai Imam Masjidil Haram pada bulan Dzul Hijjah tahun 1428 H, hanya saja beliau tidak mulai mengimami kecuali pada bulan Muharram tahun ini (1429 H).

Beliau meraih gelar Magister dan doktoral dalam bidang tafsir di Jami’ah Ummul Qura’.

 

10. Syaikh DR. Faishal Ghazawi

Lahir pada tahun 1388 H di Makkah al-Mukarromah.

Ditetapkan sebagai Imam Masjidil Haram pada bulan Dzul Qa’dah 1428 H. Hanya saja beliau tidak mulai mengimami shalat kecuali bulan Muharram tahun ini.

Beliau meraih gelar Magister dan doktoral di Jami’ah Ummul Qura’.

Saat ini beliau bekerja di Fakultas Qiraah di Universitas yang sama.

Dengan demikian, jumlah imam masjidil Haram adalah sepuluh orang. Masing-masing imam memiliki imam cadangan yang siap mengganti saat imam tersebut berhalangan hadir.

Masing-masing Imam mendapatkan santunan bulanan sekitar 10 ribu riyal, dan ini bukanlah termasuk gaji pokok, namun ini hanyalah gaji tambahan, karena masing-masing imam memiliki pekerjaan tetap di berbagai Universitas dengan gaji yang lebih besar dari gaji sebagai Imam.

Inilah sekelumit biografi singkat tentang orang-orang yang mencurahkan jiwa dan kesungguhan mereka demi melayani agama ini. Mudah-mudahan Allah I membalas mereka dengan sebaik-baik balasan, dan mudah-mudahan Allah I menjadikan kita dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung dengan keridhaan-Nya. (AR) [*]

Sumber: Majalah Qiblati Edisi 7-9 tahun III

Download murattalnya di: http://alqiyamah.wordpress.com/quran/

Di "copas" terakhir di : http://alqiyamah.wordpress.com/2010/08/15/mari-kita-mengenal-para-imam-masjidil-haram/

Selengkapnya »»  

Benarkah Ada Korupsi Di Perusahaan Ini?

Kasus korupsi di PT Telkom sesuai perjalanan sejarah tidak hanya tersebar saat ini saja. Kalau kita mereview jaman Perumtel dulu juga telah ada (yang saya ketahui) kasus mark up pembelian peralatan. Kemudian beberapa kasus juga sempat mencuat kepermukaan masalah VoIP. Kasus tersebut sepertinya telah masuk ke ranah hukum.

Gaung korupsi pada era ORBA memang tidak terlalu mengherankan, karena hampir di beberapa lini pemerintahan baik secara kelembagaan dan oknum  hal itu terjadi. Namun siapa yang akan mengusut kasus-kasus itu pada saat itu? Pergerakan anti korupsi dibentuk sepihak oleh pemerintah melalui lembaga KOPKAMTIB (Komando Penertiban Kemanan dan Ketertiban) yang dikepalai oleh Sudomo. Lembaga ini mengawasi pungutan liar yang sering terjadi di beberapa pos pelayanan publik.

Lembaga swadaya masyarakat belum ada , meski beberapa secara person to person dan beberapa kelompok aktivis sudah ada yang mengkritisi masalah korupsi saat itu. Namun suara mereka saat itu tidak bisa selantang sekarang dalam kran demokrasi yang telah dibuka lebar. Sehingga masalah-masalah korupsi tidak bergaung seperti saat ini. Apalagi saat ini begitu banyak media kertas dan elektronik yang hampir setiap detik mengangkat masalah korupsi.

Pertengahan bulan Juli, tersiar khabar yang dilansir oleh sebuah media bahwa Telkom termasuk salah satu BUMN yang paling berpotensi korup. Data yang diungkapkan dari temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang menyebutkan angka Rp4,9 triliun dan 305 juta dolar AS untuk ke 24 BUMN. Khusus di Telkom, FITRA menjelaskan penyimpangan anggaran yang merugikan negara diperkirakan mencapai Rp12 miliar dan 130 juta dolar AS.

Dari temuan itu , meski kalimat yang dimunculkan baru sebuah "potensi" yang alur telusurnya kemudian kemungkinan bisa saja karena kesalahan administrasi, prosedur pembayaran ataupun kemungkinan proses audit internal,  yang intinya (mudah-mudahan) tidak masuk dalam kantong orang perorang, unit, pejabat ataupun karyawan, namun dalam era sekarang , dimana pemberantasan korupsi mejadi ikon utama dalam negeri ini semua pihak harus bertindak cepat untuk segera mendapat pencerahan atas kasus dugaan potensi korupsi di Telkom ini.

Dalam wadah yang resmi Serikat Karyawan juga harus sesegera mungkin mengambil langkah-langkah yang cepat untuk mencari tahu masalah ini. Setidaknya segera mendesak manajemen untuk dapat memberikan semacam keterangan kepada seluruh komponen PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, termasuk pula anak perusahaannya, share /stake holder. Hal ini terkandung maksud, sebagai tindakan preventif agar pihak-pihak yang tidak se visi dengan perusahaan besar ini mengambil kesempatan dalam kesempitan.Karena perusahaan ini sedang menuju perkembangan bisnis telekomunikasi masa depan dan menjadi ikon telekomunikasi Nasional bahkan internasional.

Hal terpenting ke dua adalah, bahwa hal ini sebuah pelajaran bagi pelaku bisnis , khususnya para generasi muda Telkom agar menjadi sebuah shock terapy untuk selalu berhati-hati dalam belajar dan menjalankan roda bisnis Telkom ke depan.Desakan kepada Manajemen ini begitu penting, selagi masalah di luar tidak semakin diperuncing oleh mereka yang tidak bertanggungjawab dan justru ingn menjatuhkan operator Telekomunikasi Merah Putih ini lebih terpuruk.

Namun demikian kita harus tetap yakin dan positip thingking dalam menyikapi khabar buruk ini, karena semuanya ditentukan oleh jalannya proses hukum nanti , apabila memang ada penyimpangan. Bukan kita akan "bersorak" atau hal lainnya manakala memang ada oknum yang terlibat, tetapi hal terpenting adalah memperbaikinya kedepan.***Nangkris

Selengkapnya »»