Istana Hukum PKS

Thursday, 20 October 2011

JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menyatakan pengurangan jatah menteri untuk Partai Keadilan Sejahtera, dari empat menjadi tiga kursi, merupakan bentuk hukuman. Sanksi itu dijatuhkan ke partai dakwah ini karena kerap berseberangan dengan suara partai anggota koalisi lainnya. �PKS sering menyerang motor koalisi Presiden SBY,� kata Ramadhan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, kemarin.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa malam lalu, mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II. Kursi untuk Menteri Riset dan Teknologi, yang sebelumnya diduduki Suharna yang kader PKS, beralih ke tangan Gusti Muhammad Hatta, yang sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup. Pencopotan Suharna ini membuat jumlah menteri dari PKS di kabinet berkurang satu--dari empat menjadi tiga.

Anggota Majelis Syuro PKS, Cahyadi Takariawan, membantah anggapan itu. �Walau bisa dikatakan sebagai pemicu, itu bukan satu-satunya,� kata dia. Sikap keras PKS yang kerap disuarakan di DPR tak lepas dari tidak terlaksananya klausul-klausul dalam ikatan kontrak. Kerasnya PKS, kata dia, akibat tidak adanya komunikasi yang baik antara Presiden dan ketua-ketua partai koalisi.

Ramadhan Pohan berkeras bahwa pelanggaran kontrak politik justru lebih sering dilakukan PKS dibanding oleh Presiden atau Partai Demokrat. Lagi pula kontrak koalisi juga bukan merupakan kitab suci yang tak dapat diubah. Ia menjelaskan, kontrak pada 2009 itu adalah antara Presiden dan semua anggota partai koalisi. �Bukan semata-mata buat PKS,� katanya. Kontrak itu pun, kata dia, sudah diperbarui pada Maret 2011. Pembaruan itu dilakukan setelah terjadi penggembosan PKS dalam pemungutan suara panitia khusus skandal Bank Century dan mafia pajak.FEBRIYAN | SUNUDYANTORO

Menolak, Mogok, dan Mengancam

Aksi-aksi PKS yang tak seiring dengan kebijakan pemerintah terentang cukup panjang. Berikut ini beberapa di antaranya.

13 Mei 2009 => MENOLAK PENCALONAN BOEDIONO SEBAGAI WAPRES

Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengatakan partainya membina komunikasi dengan Partai Golkar setelah kecewa SBY memilih Boediono.

3 Maret 2010 => PENGUSUTAN BANK CENTURY

Dalam Sidang Paripurna DPR, Fraksi PKS ikut menyetujui bahwa penyelamatan Bank Century adalah salah.

20 Desember 2010 => Wacana POROS BARU KOALISI

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengajukan wacana penggabungan partai tengah, antara lain PKS, PKB, PAN, dan PPP.

22 Februari 2011 => MENDUKUNG HAK ANGKET PAJAK

Sebanyak 56 suara Fraksi PKS setuju penggunaan hak angket mafia pajak lewat voting.

7 September 2011 => MENDUKUNG PANSUS NAZARUDDIN

PKS, melalui anggota Komisi III, Aboe Bakar al-Habsyi, mendukung pembentukan Panitia Kerja Kasus Nazaruddin.

20 September 2011 => MENOLAK MEMBAHAS RAPBN 2012

Anggota Fraksi PKS paling kencang menolak pembahasan RAPBN 2012 akibat pemeriksaan anggota Badan Anggaran DPR.

5 Oktober 2011 ==> Mengancam SBY

Anis Matta mengancam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kalau ada reshuffle pada PKS, (kontrak khusus) saya akan buka," katanya.
Sumber Diolah Tempo
Ilustrasi di luar sumber tulisan ini.