Jakarta - Rencana merger antara Telkom Flexi dan Esia milik Bakrie Telecom dinilai sah-sah saja. Namun sebelum merger terjadi harus dipikirkan matang-matang. Sebab, salah ambil keputusan malah bisa terseret kasus korupsi karena merugikan negara.
Demikian pendapat yang diutarakan Mas Wigrantoro Roes Setyadi, Sekjen Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), saat berbincang dengan detikINET, di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (21/9/2010).
Menurut dia, merger antardua penguasa pasar layanan fixed wireless access (FWA) dengan teknologi CDMA itu mungkin saja terlaksana tahun ini juga. Namun dengan catatan, semua 'pekerjaan rumah' sudah diselesaikan tuntas secara alamiah.
"Kalau hanya mengejar deadline, asal ditandatangani, mengejar akhir masa jabatan, iya kalau kebeneran. Kalau pas sial, yang terlibat bisa kena pasal 2 dan 3 UU Anti Korupsi. Saran saya sih jangan terburu-buru. Lakukan dengan teliti, komprehensif, dan seksama," papar pengamat kebijakan publik ini.
Apa alasannya kena pasal anti korupsi? "Salah hitung, nilai transaksi bisa dianggap overvalue. Terus ada pengalihan aset publik (Flexi) ke swasta (Esia). Atau barangkali ada titipan-titipan. Kan semua ini menjadi sasaran anti korupsi," urai Mas Wig, panggilan akrabnya.
"Mungkin maksudnya bukan secara sengaja mau korupsi. Namun ketergesaan cenderung teledor, tidak teliti, yang dapat berujung pada kerugian negara. Jangan lupa, yang akan ditransaksikan dari pihak Telkom adalah aset publik milik negara," jelasnya lebih lanjut.
Selaku pemilik saham minoritas di Telkom (TLKM) dan Bakrie Telecom (BTEL), Maswig memberikan pesan. "Saya hanya mengingatkan agar kawan-kawan manajemen TLKM dan BTEL berhati-hati, meskipun tujuannya bagus untuk masyarakat."
Kacamata Berbeda
Jika ditanya soal urgensi dari rencana merger itu sendiri, tentu jawaban yang akan disampaikan Mas Wig berbeda-beda. Menurutnya, ia punya banyak 'topi' yang bisa dikenakan untuk memberikan pandangan.
"Kalau sebagai pribadi yang bukan pelanggan Flexi dan atau Esia, tidak ada pengaruhnya apa-apa. Kalau sebagai pemegang saham minoritas BTEL maupun TLKM, saya concern bagaimana nasib saham keduanya pasca penggabungan".
"Kalau sebagai pengurus Mastel, tentu menyambut positif. Kalau sebagai pengamat, nah ini ceritanya banyak dan panjang," demikian Mas Wig mulai bercerita.
"Soal perlu atau tidak, tergantung dari kaca mata siapa? Awam? Mungkin tak peduli. Vendor teknologi? Mungkin mereka cemberut. Lah, semula dua pelanggan, bakal jadi satu, menyusut."
"Pemilik saham majoritas BTEL? Penggabungan ini bisa menyelematkan posisi keuangan. Manajemen BTEL dan TLKM? Ada mainan baru. Karyawan BTEL dan TLKM? Ada yang sungut-sungut, ada pula yang gembira.
"Majority shareholder TLKM? bisa jadi ini kesepakatan politis, who knows? Bagi Flexi? Penggabungan bisa memberikan alasan untuk lebih diperhatikan dan tumbuh kembang. Bagi Esia? Rapid growth."
"Sebagai pengamat, saya berpendapat secara umum penggabungan ini dapat menciptakan nilai positif bagi industri telekomunikasi, terjadi efisiensi sumber daya, meningkatkan kualitas kompetisi," urainya panjang lebar
Dari aspek teknis, Mas Wig menilai belum banyak yang bisa dikomentari lantaran masih menunggu banyak hal seperti bentuk penggabungan (merger atau akuisisi -- bila merger formatnya seperti apa), nilai masing-masing portofolio (Flexi dan Esia) yang kemudian mencerminkan kelayakan transaksi.
Lantas, lanjut dia, apapun pilihan bentuk penggabungan, tetap akan menimbulkan konsekuensi regulatory compliance yang berbeda. Regulator dinilai olehnya perlu secara proaktif menyiapkan regulasi untuk aksi tersebut.
Kemudian, bentuk penggabungan juga akan berdampak pada format organisasi baru pasca gabung. "Dalam hal ini perlu diantisipasi akseptasi atau resistensi SDM pelaksana dari kedua entitas," pungkas dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar