Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) khawatir rencana merger dua layanan telepon fixed wireless access (FWA) berbasis teknologi Code Division Multiple Access (CDMA) milik Telkom (Flexi) dan Bakrie Telecom (Esia) akan memicu monopoli.
"Apabila memang berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU berwenang untuk membatalkan merger tersebut," tegas Plh. Kepala Biro Humas dan Hukum Kepala Bagian Advokasi KPPU, Zaki Zein Badroen, dalam keterangan yang diterima detikINET, Senin (20/9/2010).
Sebagaimana diatur dalam PP No. 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU pun menyarankan Telkom dan Bakrie agar melakukan konsultasi.
"Kedua perusahaan tersebut mendominasi pasar FWA, jika digabung kita mengharapkan tidak melanggar Pasal 28 dan 29 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," jelas Zaki.
Kedua perusahaan telekomunikasi itu menguasai lebih dari 80 persen pelanggan FWA di Indonesia. Flexi memiliki 16,2 juta pelanggan, sementara Esia sekitar 11,1 juta. Hal yang sama berlaku untuk jumlah infrastruktur Base Transceiver Station (BTS). Flexi memiliki 5.600 BTS sedangkan Esia lebih dari 4.000 unit BTS.
Berdasarkan laporan keuangan Bakrie Telecom per Juni 2010, pada 16 Juli 2010 salah satu emiten Grup Bakrie ini kembali berutang USD 30 juta. Setelah itu pada 12 Agustus 2010 berhutang RMB 2 miliar dari Industrial and Commercial Bank of China dan Huawei Technologies Co. Ltd.
Tambahan utang ini membuat beban bunga yang dibayarkan oleh Esia kembali menanjak sehingga menekan bottom line perseroan. Tercatat, laba bersih Bakrie Telecom pada semester I lalu anjlok drastis 96,29 persen dari Rp 72,8 miliar menjadi Rp 2,7 miliar.
Sebelumnya, Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah sempat menegaskan, konsep tidak adanya keluar dana dari perseroan dalam bersinergi dengan Bakrie Telecom tetap akan dijaga.
Menurutnya, hingga kini pembahasan sinergi sudah pada tingkat struktural dan
bersifat penting, seperti valuasi. Perseroan pun sedang memproses izin dari KPPU dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) untuk mendapatkan restu.
"Kalau sudah tercapai kesepakatan, kami akan membuat dulu MoA (Memorandum of
Agreement)," jelasnya beberapa waktu lalu.
Sementara, Direktur Layanan Korporasi Rakhmat Junaidi, untuk sementara menolak memberi komentar ketika dikonfirmasi tentang rencana merger Flexi-Esia. Pun, begitu pula dengan statement terbaru KPPU ini.
( rou / rns )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar