PKS Ancam Presiden

JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta mengancam akan mempersoalkan kontrak politik dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bila menteri dari partainya digusur dalam perombakan kabinet yang direncanakan Presiden bulan ini.

"Kalau ada reshuffle menyangkut PKS, saya akan buka itu," kata Anis setelah menghadiri peringatan hari ulang tahun TNI ke-66 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, kemarin.

Menurut Anis, kontrak khusus PKS dengan Yudhoyono itu menyangkut �bagi-bagi kekuasaan� alias power sharing. "Kami punya kontak tersendiri dengan beliau (Presiden). Partai-partai lain tidak punya."

Sebagai salah satu partai koalisi pendukung Yudhoyono, PKS mendapat jatah 4 kursi dari 34 menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, serta Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata.

Karena ada jaminan dalam kontrak khusus itu, Anis meyakini jatah menteri untuk PKS tidak bakal berkurang. Keyakinan itu, kata Anis, didasari fakta bahwa Yudhoyono belum mengajak petinggi PKS membahas rencana reshuffle. "Sepanjang tidak ada pembicaraan bilateral, saya anggap PKS tidak punya masalah," ujar Anis.

Presiden Yudhoyono sebelumnya mengatakan akan merombak kabinetnya sebelum 20 Oktober nanti, ketika usia Kabinet Indonesia Bersatu II memasuki tahun ketiga. Presiden mengaku hanya akan membahas reshuffle dengan Wakil Presiden Boediono pada saat yang ia anggap tepat.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menyangkal keberadaan kontrak khusus PKS dengan Presiden. Menurut dia, PKS tidak lebih istimewa dibanding partai koalisi mana pun. "Apa lebih eksklusifnya PKS ketimbang Demokrat?" kata Ramadhan kemarin.

Menurut Ramadhan, ancaman PKS untuk mempermasalahkan reshuffle sama sekali tidak relevan. Soalnya, tak ada satu pun partai yang memiliki hak khusus soal penempatan menteri, apalagi sampai menekan presiden. "Kayak disorientasi saja, pakai ngancam-ngancam," kata Ramadhan. "Mereka seperti tak mengerti konstitusi."

Sebagai penyokong utama koalisi, Partai Demokrat tidak akan mempermasalahkan bila ada menteri mereka yang terjungkal dalam reshuffle. "Mestinya PKS juga bisa tuluslah," ujar Ramadhan.

Juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, juga mengatakan, dalam merombak susunan kabinetnya, Presiden tidak akan terkekang oleh kontrak politik dengan partai koalisi. "Menurut undang-undang, Presiden yang mengangkat dan memberhentikan menteri. Itu hak prerogatif," kata Julian di Istana Negara kemarin.FEBRIYAN | EKO ARI WIBOWO